China Desak Israel Hentikan Permukiman di Tepi Barat

China meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, sekaligus mendorong penyelesaian konflik Palestina melalui solusi dua negara. Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan tuntutan tersebut kepada Presiden Israel Isaac Herzog di Baku, Azerbaijan, pada 15 Oktober 2026, di sela-sela konferensi CICA.

Menurut Kementerian Luar Negeri China, Wang menentang perluasan permukiman Israel dan menilai persoalan Palestina sebagai ketidakadilan historis yang membutuhkan penyelesaian menyeluruh. Beijing juga menyerukan pembukaan akses kemanusiaan sepenuhnya ke Jalur Gaza serta dimulainya kembali dialog politik untuk mencegah memburuknya situasi di kawasan.

Dalam pertemuan dengan Herzog, Wang menggambarkan pembangunan permukiman Israel sebagai tindakan yang dilakukan melalui pendirian secara paksa. Ia juga menegaskan pandangan Beijing mengenai persoalan Palestina sebagai ketidakadilan sejarah.

Wang menyampaikan penilaian China mengenai akar persoalan tersebut dalam pertemuan bilateral itu.

"Persoalan Palestina adalah ketidakadilan sejarah terbesar abad ini," ujar Wang Yi, Menteri Luar Negeri China.

Menurut unggahan Herzog di media sosial X, pembicaraan pada 15 Oktober turut membahas hubungan bilateral dan perkembangan situasi Timur Tengah. Kantor kepresidenan Israel tidak memberikan komentar ketika dimintai tanggapan mengenai pembahasan Tepi Barat dan persoalan Palestina.

Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa upaya mencapai perdamaian dan rekonsiliasi menjadi landasan kebijakan Beijing di Timur Tengah. Wang menilai penyelesaian melalui solusi dua negara sebagai jalur yang tepat, sementara akses penuh bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah meluasnya bencana kemanusiaan.

Wang juga menyatakan China bersedia bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendorong pihak-pihak yang berkonflik kembali menjalani dialog dan konsultasi demi penyelesaian politik.

Pada pertemuan terpisah di sela-sela konferensi CICA di Baku, Wang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian. Menurut Kementerian Luar Negeri China, Beijing kembali menegaskan dukungannya terhadap hak nasional rakyat Palestina dan mengajak negara-negara yang mendukung perdamaian memperjuangkan penyelesaian konflik secara adil.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kementeriannya, Wang menekankan pentingnya dukungan internasional terhadap upaya tersebut.

"China juga akan menyerukan kepada semua negara pencinta perdamaian untuk dengan teguh mendukung solusi dua negara dan bersama-sama mendorong penyelesaian masalah Palestina secara menyeluruh, adil, dan berkelanjutan sesegera mungkin," demikian keterangan Kementerian Luar Negeri China.

Wang mengatakan hubungan Beijing dan Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menegaskan bahwa perubahan situasi internasional tidak mengubah dukungan China terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh hak-hak nasionalnya yang sah.

Ia juga menyebut China sebagai salah satu negara pertama yang mengakui Palestina. Kedua negara, menurut Wang, terus mengembangkan kemitraan strategis dan berupaya memperkuat kepercayaan serta hubungan bilateral di tengah meningkatnya tantangan regional.

Dalam pertemuan tersebut, Wang menggambarkan hubungan kedua pihak sebagai persahabatan yang telah terpelihara selama beberapa dekade.

"China dan Palestina adalah sahabat baik dan saudara dekat, serta kedua pihak telah mewarisi persahabatan selama puluhan tahun. Bagaimanapun perubahan situasi internasional, rakyat China selalu berdiri bersama rakyat Palestina dan dengan teguh mendukung perjuangan yang adil rakyat Palestina untuk memulihkan hak-hak nasionalnya yang sah," kata Wang.

Wang memperingatkan bahwa persoalan Palestina tetap menjadi konflik berkepanjangan yang menyita perhatian masyarakat internasional. Ia menilai ketiadaan penyelesaian yang adil akan menyulitkan terciptanya perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Timur Tengah, terutama ketika kondisi warga sipil Gaza masih kritis.

Dalam pernyataan lainnya, Wang menyoroti penderitaan penduduk Gaza dan mendesak dunia internasional agar tidak mengabaikan nasib mereka.

"Masalah Palestina tidak boleh dikesampingkan, dan dunia tidak boleh melupakan dua juta warga Palestina di Gaza yang sedang berjuang di ambang kematian. Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi tidak akan pernah absen," ujar Wang.

Aghabekian menyampaikan perkembangan terbaru mengenai situasi Palestina dan menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan tanpa standar ganda. Ia mengapresiasi dukungan diplomatik China di berbagai forum multilateral serta bantuan kemanusiaan bagi penduduk Gaza.

Menteri Luar Negeri Palestina itu menyatakan bahwa bantuan dan dukungan Beijing memiliki arti penting bagi perjuangan rakyat Palestina.

"Palestina berterima kasih kepada China atas dukungan kuat yang telah diberikan selama ini kepada rakyat Palestina dalam memulihkan hak-hak nasionalnya yang sah, atas sikap China yang secara konsisten menyuarakan dukungan bagi Palestina dalam berbagai forum multilateral internasional, serta atas bantuan tanpa pamrih yang diberikan dalam bidang kemanusiaan di Gaza," kata Varsen Aghabekian.

Aghabekian juga menyampaikan keinginan Palestina untuk memperdalam hubungan bilateral dengan China dan berharap Beijing memainkan peran lebih besar dalam membela hak-hak rakyat Palestina serta mendorong penerapan solusi dua negara.

Di Gaza, kondisi keamanan dan kemanusiaan masih memburuk meskipun gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah berlaku sejak Oktober 2025. Pada Minggu, 11 Oktober 2026, lima warga Palestina dilaporkan tewas akibat tembakan tentara Israel, termasuk seorang anak.

Sejumlah sumber setempat menyebutkan bahwa sebuah pesawat nirawak Israel menembakkan sedikitnya satu rudal ke stasiun pengisian daya ponsel di kawasan Al-Buraq, sebelah barat Khan Younis, Gaza selatan. Serangan pada Minggu malam waktu setempat itu dilaporkan menimbulkan ledakan keras.

Kementerian Kesehatan Gaza mencatat bahwa sejak gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025, serangan Israel telah menewaskan 1.488 orang. Sejak 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas mencapai 74.250 orang, sedangkan korban luka tercatat sebanyak 175.278 orang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai situasi kemanusiaan di Gaza masih sangat parah. Kerusakan infrastruktur, terganggunya layanan kesehatan, serta kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok terus membebani penduduk di wilayah tersebut.

Sumber: Demokratis.co.id. Baca selengkapnya di sumber